Hukum & Kriminal
Rabu, 25 Mei 2016 - 09:41:11 | mukti-ali / Sorot Purworejo

Langgar PP, Pejabat Berkutat Pada Perizinan
Langgar PP, Pejabat Berkutat Pada PerizinanIklan Samping BeritaIklan rokok berstatus ilegal di Bundaran Patung Pahlawan

Purworejo,(sorotpurworejo.com)--Reklame iklan produk rokok di dekat bundaran patung pahlawan depan markas Batlyon Infanteri 412 Raider atau tepatnya di muka Jl. Brigjen Katamso yang mestinya segera diturunkan karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 justru menjadi polemik diantara pejabat terkait.

Setelah sebelumnya dinyatakan ilegal oleh kepala Kantor Penaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT), Catur Priyo Utomo, kini justru terjadi perdebatan soal perijinan. Dan reklame iklan rokok yang melanggar aturan karena dipasang di jalan utama ini tetap saja berdiri megah tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah DPPKAD Toto Budiarto bukannya menjelaskan pelanggaran PP 109 Tahun 2012 terkait iklan rokok tersebut namun justru menuturkan bahwa izin proses pajak sudah dikeluarkan.

"Itukan sudah 5 tahun, ya tentu berizin," terang Toto, Selasa (24/05/2016).

Diketahui, bahwa iklan produk rokok tersebut terdaftar atas nama Bambang Lukijono Saputra, S.E. sebagai wiraswasta yang beralamat di Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah, Kabupaten Semarang.

"Ini lho saya masih punya arsip surat perpanjagan penyelenggaraan reklame No. 510.1/440/2013 yang ditandatangani atas nama bupati melalui kepala KPMPT," bebernya dia.

Menurut Toto, pihak Karya Satria selaku pemasang iklan rokok tersebut belum memperpanjang penyelenggaraan reklame di tahun 2016 yang berakhir 1 Desember 2015. Meski demikian, Toto belum bisa menunjukkan bukti fisik data yang menunjukan iklan rokok tersebut telah mendapat perpanjangan izin penyelenggaraan reklame di tahun 2015.

"Masih saya cari, nanti jika sudah ketemu, saya hubungi sampean mas," kilahnya.

Terpisah, Dwi Antara, Kasi Bimbingan Pengawasan dan Penyuluhan (Binwasluh) Satpol PP Purworejo mengaku pihaknya belum menerima data dari DP2KAD. 

"Waktu cek lapangan kami meminta data ke DPPKAD, namun belum dikasih. Padahal yang lain rutin disetorkan, yang ini belum," katanya. (Mukti Ali)

 

Berita Terkait :


HOT NEWS