Sosial
Kamis, 01 Desember 2016 - 08:12:47 | widarto / Sorot Purworejo

Begini Kata Dinsos Soal Tim Validasi Data yang Sempat Diduga Gadungan dan Ditangkap Polisi
Begini Kata Dinsos Soal Tim Validasi Data yang Sempat Diduga Gadungan dan Ditangkap Polisi
Space Iklan
Kabid Sosial Dinsosnakertrans Purworejo, Sri Lestariningsih, saat ditemui di kantornya, Selasa (29/11/2016).

Purworejo,(sorotpurworejo.com)--Kementrian Sosial (Kemensos) RI tahun ini kembali menggelar verifikasi dan validasi data penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN), seperti KIS dan lainya. Verifikasi dan validasi data penduduk itu dilakukan di kota-kota di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Purworejo masuk dalam wilayah kerja verifikasi dan validasi itu.

"Tahun 2015 lalu Dinsos yang melakukan verifikasi dan validasi data, yaitu data PBI JKN yang berasal dari pusat. Untuk mengetahui data sebenarnya di lapangan, apakah ada data yang berubah akibat meninggal, pindah  atau keadaan ekonomi sosial, dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya, sehingga ada perubahan data PBI JKN, dan hasilnya sudah diterima oleh kementrian," tutur Kabid Sosial Dinsosnakertrans Purworejo, Sri Lestariningsih, saat ditemui di kantornya, Selasa (29/11/2016).

Diungkapkan, setelah itu kembali kementrian menggelar verifikasi dan validasi data, yaitu dengan menggandeng PT Sekopindo yang saat itu menang tender. Namun keberadaan PT Sekopindo ditolak dilapangan, sehingga dalam pelaksanaannya menggandeng TKSK didaerah dan berhasil melakukan Verifikasi dan validasi data. "Sekarang ada lagi, diulang di tiga propinsi, yaitu Jateng, Jabar, dan Jatim, yang dilakukan oleh PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), yang menjadi rekanan kementrian sosial. Dalam pelaksanaan di lapangan, mereka sudah pamit kepada dinas terkait, termasuk di propinsi dan di tiap kabupaten/kota, namun tidak menggandeng TKSK lagi, tapi jalan sendiri, dan langsung melakukan Verifikasi dan validasi data dilapangan," katanya.

Disampaikan, kehadiran petugas data dari rekanan itu, sempat membuat ramai dimasing-masing kabupaten/kota, dan hal itu memunculkan protes baik ketingkat propinsi atau diinternal kabupaten/kota. Karena masing-masing dinas dikabupaten/kota telah memiliki data yang valid sesuai pengajuan dari desa. "Padahal daerah sudah susah-susah mendata, kok masih diverifikasi dan validasi lagi," katanya.

Diungkapkan, saat didatangi petugas ke Dinas Sosial Purworejo untuk perizinan pendataan di lapangan, pihak dinas sempat memiliki keputusan dengan dalih akan membolehkan juga tidak membolehkan. "Pak Sutrisno punya pikiran lain, dan berkata, saya akan membolehkan jika verifikasi dan validasi data sesuai dengan data di dinas atau tidak membolehkan, dengan catatan silahkan kalau ingin mendata, dan dinas saat itu hanya ingin mencari keuntungan dengan bisa mendapatkan data yang sama. Namun ternyata pihak PT BKInya tidak mau, terus tidak dikasih ijin, lalu mereka jalan sendiri," jelasnya.

Dalam pelaksaan verifikasi dan validasi itu, tidak terdapat sosialisasi atau pemberitahuan apapun kepada daerah yang akan akan dikunjungi. Sehingga setiap desa atau rumah tangga tidak mengetahui program tersebut. "Padahal kita punya data yang bisa dibilang sudah valid, by name by adress, yang sudah masuk hasil kesepakatan musayawarah desa, dan sudah ada berita acarane. Namun mereka tetap jalan sendiri, kalau ditolak ya itu resiko sendiri," ujarnya.

Menurutnya, harusnya pelaksanaan verifikasi dan validasi itu ada sosialisasi dan izin resmi dari dinas setempat dan rekomendasi dinas terkait, sehingga bisa dikerjakan dengan tepat dan mudah.

"Pendataan itu sendiri dilaksanakan selama bulan November, kalau desa mau memberikan data ya monggo, tapi seharusnya sama dengan data yang telah divalidasi dinas. Agar sama, karena data yang di dinas juga sama dari desa, sehingga diharapkan data yang ada dipusat dan didinas juga di desa sama, dan tak terjadi kerancuan," harapnya.

Berita Terkait :


HOT NEWS